UGM Perkenalkan Mini UAV Berdaya Jelajah 200 Kilometer

30 November 2011

Pesawat Udara Tanpa Awak Mini atau Mini UAV dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan bobot 7,5 kilogram mampu menjelajah sampai 200 kilometer dengan kecepatan 120 kilometer per jam, bermanfaat untuk pemantauan batas wilayah atau lokasi-lokasi bencana alam. (photo : Kompas)

Pesawat Tanpa Awak UGM Berdaya Jelajah 200 Kilometer

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memantau batas wilayah atau situasi dan kondisi lokasi bencana alam dengan biaya murah dan efektif, dibutuhkan teknologi pesawat tanpa awak.

Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memamerkan hasil risetnya, berupa pesawat udara tanpa awak mini (Mini UAV) pada Forum Riset Industri Indonesia ke-3 2011, Rabu (30/11/2011) di Jakarta.

Pesawat itu memiliki kemampuan jelajah sampai 200 kilometer, dengan lama jelajah sampai 2,5 jam.

Pesawat Mini UAV ini hasil rekayasa dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, Sutrisno, dan Dosen Teknik Mesin pada Sekolah Vokasi (D-III) Teknik UGM, Setyawan Bekti Wibowo.
"Kita sudah punya banyak produk riset. Masalahnya sekarang adalah industrialisasinya untuk menjadikan sebagai produk massal masih terjadi kendala," kata Rektor UGM, Sudjarwadi, dalam konferensi pers.

Pesawat Mini UAV dirancang dengan panjang bentang sayap 3,25 meter, dan bobot pesawat tanpa beban mencapai 7,5 kilogram.

Penambahan beban seperti kamera dan sensor lainnya, masih memungkinkan maksimal dua kilogram. Kecepatan Mini UAV mencapai 120 kilometer per jam. Pesawat ini berbahan bakar bensin, dengan kapasitas mesin 55 sentimeter kubik.

(Kompas)

Australia to Study Mid-Life Upgrades for Hawk Aircraft

30 November 2011

RAAF BAE Hawk 127 trainer aircraft (photo : Airliners)

Australia has approved the first phase of its lead-in fighter capability assurance programme AIR 5438, establishing a study into potential mid-life upgrades for the Royal Australian Air Force BAE Hawk 127 trainer aircraft.

"The Government has provided first pass approval for Phase 1A of the Lead-In Fighter Capability Assurance Program," said minister for defence materiel Jason Clare.

"The Government has approved the funding of A$43 million ($42.7 million) for Defence to develop options and conduct risk mitigation activities prior to Government approval at second pass, which is presently scheduled for 2013-14," Clare added.

The total cost of AIR 5438 is estimated at A$100-300 million. Government approval may be given in 2013-14.

According to the AIR 5438 project overview, the programme will provide a mid-life upgrade to the Hawk to meet the training needs that are associated with the current aircraft, such as the Boeing F/A-18 A/B Hornet and F/A-18 F Super Hornet, and the future Lockheed Martin F-35 Lightning II.

"The project will investigate sustainability modifications required to address obsolescence, maintainability and reliability issues, and examine a range of capability enhancement options," the overview showed.

"The precise nature and composition of the ensuing acquisition phase will be determined by the capability definition study to be conducted," it added.

(FlightGlobal)

Pesawat F-16 Hibah dari AS akan Tiba di Indonesia 2014

29 November 2011

Dengan tambahan 24 pesawat F16, Indonesia akan memiliki tiga skuadron F-16 yang akan di deploy ke seluruh nusantara. (photo : Aus DoD)

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin kepada VOA di Jakarta, Senin mengatakan dua lusin pesawat F16 pemberian Amerika Serikat yang telah diperbaharui akan tiba di Indonesia mulai 2014.

Hartind mengatakan pesawat F16 model block 25 ini akan diperbaharui (diremajakan) menjadi block 52, dengan teknologi terbaru dan akan tiba di Indonesia dalam posisi siap pakai.
Dengan tibanya 24 pesawat F16 kata Hartind, Indonesia akan memiliki tiga skuadron yang akan cukup kuat untuk menjaga teritorial udara.

Menurutnya Indonesia saat ini masih kekurangan pesawat tempur untuk menjaga kedaulatan terutama di udara.

Ia mengatakan, "Untuk Patroli diudara menjaga kedaulatan NKRI di udara gitu. Jadi akan patroli di daerah-daerah, tentunya di kita kan punya koops-koops (koops 1 sampai IV) yah, jadi dari Jakarta sampai ke Papua sana. Nanti deployment-nya sesuai dengan koops-koops yang ada tergelar itu.

Dengan adanya itu kira-kira kita sudah mencapai ke minimum esensial forcedari kekuatan angkatan udara Indonesia."

Lebih lanjut Hartind menjelaskan peremajaan 24 pesawat F16 milik Amerika itu akan dibiayai oleh Indonesia. Saat ini, kata Hartind, pihaknya masih terus merundingkan harga dengan pihak Amerika Serikat agar biaya peremajaan pesawat F16 tersebut bisa di bawah 760 juta dolar AS.

Proses peremajaan F16 ini, kata Hartind, diperkirakan makan waktu selama tiga tahun. Hartind juga membantah jika pesawat hibah dari Amerika itu adalah barang rongsokan.

Menurutnya, pesawat yang akan dimodernisasi di perusahaan penerbangan Lockheed Martin itu memiliki ketahanan sekitar 20 tahun dengan 4.000 jam terbang.

Ia mengatakan rata-rata penerbang menghabiskan sekitar 150 jam terbang per tahun.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan itu menambahkan penerimaan hibah pesawat ini dinilai lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan membeli pesawat baru.

"Kalau beli baru, kita cuma dapat 6 (pesawat) dengan uang segitu, tetapi kalau kita up grade yang ada sekarang kita dapat 24," ujar Hartind.

Kesepakatan transfer pesawat tempur ini diumumkan oleh Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali beberapa waktu lalu.

Sementara itu, pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto menilai hibah pesawat F16 dari Amerika Serikat itu lebih tepat dibanding pemerintah membeli pesawat tempur baru.

Andi Widjajanto mengatakan, "Karena kalau membeli pesawat baru, berarti kita akan hanya datang Sukhoi 27/30. Berarti nanti seluruh skuadron pesawat tempur baru kita itu Sukhoi. Dan kita akan mengulangi masalah ketergantungan ke (hanya) satu produsen, yang berusaha kita hindari.

Karena berusaha melakukan diversifikasi ini kalau kita merencanakan akan punya 4 skuadron sampai 2014 maka skuadron lainnya tidak bisa Sukhoi harus mencari pesawat tipe lain dan dari pabrikan lain. (Ini) sangat signifikan, terutama untuk memproleh penguasaan dan pengendalian di udara."

Namun Andi Widjajanto juga menambahkan, bahwa pemerintah Indonesia harus transparan terkait hibah pesawat dari Amerika itu.

(VOA)

Eksesais Tingkatkan Kekuatan TDM, TDDB

29 November 2011


Latihan penembakan dengan mortir (photo : Mertak)


KOTA BELUD - Seramai 397 pegawai dan anggota Tentera Darat Malaysia (TDM) bersama 140 anggota pasukan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB) menyertai Eksesais Mertak Bersatu Siri 9 di Lapang Sasar Kota Belud selama sembilan hari yang akan berakhir esok.



Panglima TDM, Jeneral Datuk Zulkifli Zainal Abidin berkata, eksesais yang diadakan setiap dua tahun sekali itu memberi impak positif kepada kekuatan dan kerjasama ketenteraan antara kedua-dua negara.



"Tujuan eksesais ini adalah melatih dan memahirkan anggota tentera kedua-dua negara dalam perancangan dan pelaksanaan tembakan bersama.



"Latihan seperti ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara tentera dengan tentera, pegawai dengan pegawai demi manfaat bersama," katanya pada sidang akhbar selepas majlis penutup eksesais tersebut hari ini.



Turut hadir, Panglima TDDB, Brigedier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Yussof Abd. Rahman; Panglima Divisyen Pertama Infantri Malaysia, Mejar Jeneral Datuk Mohd. Zaki Mokhtar dan Panglima 5 Briged, Datuk Abdul Halim Jalal.

Sebanyak 138 anggota TDBB terlibat didalam Eksesais Mertak Bersatu dimana 106 anggota adalah anggota Tentera Darat Diraja Brunei dan 32 anggota daripada Tentera Udara Diraja Brunei. (photo : Mindef)


Menurutnya, eksesais itu melibatkan latihan menembak mortar yang disertai platun mortar dari Batalion Infantri 1 Divisyen dan platun mortar dari Batalion TDDB.


"Eksesais ini berkonsepkan latihan medan dengan platun mortar kedua-dua tentera darat digabungkan untuk melaksanakan misi tembakan bantuan berdasarkan rancangan bantuan tembakan semasa operasi ofensif dan defensif dalam senario peperangan konvensional," katanya.


Sementara itu, Zulkifli berkata, pihaknya akan terus meningkatkan pengisian program tersebut bagi memberi nilai terbaik kepada setiap peserta pada masa akan datang.


Yussof dalam pada itu berkata, eksesais berkenaan amat bererti kerana memberi peluang dan ruang kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua buah negara dalam pelbagai aspek.


"Bagi pihak kerajaan Brunei, saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia khususnya TDM yang memberi peluang kepada TTDB membina semangat perjuangan antara kedua-dua angkatan tentera," katanya.



(Utusan)

Three More Projects Approved

29 November 2011

Battlespace Communication System concept (all images : AustralianSpace)

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today announced that the Government has given approval for three major Defence capability projects.

This brings to 35 the number of first pass, second pass and other approvals for major projects in 2011, worth a total of around $6 billion.

The three projects are:

Combined pass approval for improved Battlespace Communications Systems, including purchase of around 11,000 new digital radios for ground forces (Project JOINT 2072 Phase 2A);

First pass approval for the lead-in fighter capability assurance program which will provide enhanced training systems to provide Air Force pilots with the capabilities they need to allow training for current and future combat aircraft (Project AIR 5438 Phase 1A); and

First pass approval for a new fixed-site Air Traffic Management and Control System which will replace existing radars and command and control systems which are reaching their life of type (Project AIR 5431 Phases 2 and 3).

These combined approvals are estimated to involve expenditure of around $500 million and when complete the projects are likely to represent a commitment to Australia’s national security by Government of up to $1.2 billion.

Battlespace Communications

The Government has provided combined first and second pass approval for Phase 2A of the Battlespace Communications System (Land) project and approved funding of around $450 million.

JOINT Project 2072 is a multi-phased project to provide an enhanced digital communications capability for the Australian Defence Force, primarily for the Army.

Phase 2A will deliver around 11,000 digital combat net radios that will replace existing analogue equipment and builds on approvals that Government provided for Phase 1 of the project in 2009.

The Phase 1 contractor, Harris Corporation, will be engaged for the provision of Phase 2A radios.

Lead-in-Fighter

The Government has provided first pass approval for Phase 1A of the Lead-In Fighter Capability Assurance Program (Project AIR 5438).

This project will upgrade Air Force’s capability to produce aircrew with the necessary skills to operate current RAAF combat aircraft, like the F/A-18 Classic and Super Hornet fleets as well as the future combat aircraft, the F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

The Government has approved funding of $43 million for Defence to develop options and conduct risk mitigation activities prior to Government approval at second pass, presently scheduled for 2013-14.

The total cost of Project AIR 5438 is identified in the Public Defence Capability Plan as being between $100 and $300 million.

Air Traffic Management and Control System

The Government has provided first pass approval for Phases 2 and 3 of the Air Traffic Management and Control Systems project.

This project will deliver replacement surveillance radars, and tower and approach automation systems for the current systems which are approaching the end of their life of type.

A key feature of the project will be to enhance interoperability between military and civil air traffic management systems, as announced in the 2009 ‘National Aviation Policy White Paper – Flight Path to the Future’.

The Government has approved funding of $6.9 million for capability development activities, prior to second pass, which is scheduled for 2013-2014. The total cost of Project AIR 5431 Phase 2/3 is identified in the Public Defence Capability Plan as being between $300 to $500 million.

(Aus DoD)

Ukraina Tawarkan Tank Tempur ke TNI

29 November 2011

MBT Bulat adalah versi upgrade dari T-64B MBT, mempunyai berat 45 ton, dengan kanon smoothbore 125mm (photo : Morozov)

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan militer Ukraina, Ukrspecexport, menawarkan penjualan `main battle tank` kepada pemerintah Indonesia. Penawaran ini menyusul rencana pemerintah membeli tank-tank tempur utama ini dari Eropa.

Kepala Divisi Penjualan Asia Tenggara Ukrspecexport, Iurii Volovych, menyebutkan jika disetujui mereka siap melakukan transfer teknologi dengan pemerintah Indonesia. "Kami siap bekerjasama dengan BUMN manapun yang ditunjuk pemerintah," ujarnya saat ditemui Tempo di Hotel Aryaduta, Senin, 28 November 2011.

Tank Bulat yang ditawarkan ini merupakan Tank buatan Ukraina yang selama ini memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedang untuk penjualan luar negeri Tank ini baru ditawarkan pada pemerintah Indonesia. "Kami melihat tank ini sangat cocok untuk kawasan Indonesia yang tropis," ujarnya.

Tank Bulat pertama kali diproduksi tahun 2004. Merupakan pengembangan dari main battle tank varian yang sama. Tank ini memiliki berat 45 ton dengan sistem senjata yang terintegrasi dan dilengkapi " gun-fire control syestem."

Untuk harga, Iurii menyebut untuk tank Bulat yang ditawarkan tidak lebih mahal dibanding Main Battle Tank sejenis. Harga per unit barunya tidak lebih dari US$ 2,5 juta. Sejauh ini, perusahaannya bisa memproduksi banyak tank, tergantung pesanan dari konsumen.

Sedangkan untuk kerjasama dengan Indonesia, perusahaannya siap melakukan kerjasama penjualan dengan sistem alih teknologi. "Penggunaan konten lokal juga dimungkinkan sesuai kemampaun perusahaan pemesan," ujarnya.

Saat ini Kementerian Pertahanan masih merampungkan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dari beberapa negara Eropa. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebutkan rencana pembelian masih dinegosiasikan oleh Angkatan Darat. "Kami sejauh ini belum tahu persis rinciannya karena kan urusannya juga banyak," ujar Purnomo Jumat pekan lalu.

Menurut Purnomo, tim dari AD masih merumuskan harga, jumlah, dan jenis alutsista yang akan dibeli, apakah baru atau bekas pakai. Termasuk menentukan spesifikasi alutsista yang akan dibeli. "Yang baru diputuskan itu membeli main battle tank dan itu tank berat," lanjut Purnomo. Namun, sejauh ini, pemerintah merencanakan pembelian tank Leopard bekas buatn Jerman.

(Tempo)

New Cutting Edge Missile Defence System for ANZAC Ships

28 November 2011

All eight of the Royal Australian Navy’s Anzac Class frigates will be upgraded with an advanced Anti-Ship Missile Defence system, total cost is $650 million, including the funds already spent upgrading HMAS Perth. (all photos : Aus DoD)

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today announced that the Government has approved the upgrade of all eight of the Royal Australian Navy’s Anzac Class frigates with an advanced Anti-Ship Missile Defence system.

The total project cost is in excess of $650 million, including the funds already spent upgrading HMAS Perth.

The ANZAC Class Anti-Ship Missile Defence (ASMD) project has also been removed from the Projects of Concern list.

The 2009 Defence White Paper outlined the Government’s intent to put all of the ANZAC Class ships through an ASMD upgrade program, subject to the successful outcome of at-sea trials on the first ship.


The upgrade of HMAS Perth as the lead ship for the ASMD program was successfully completed earlier this year.

Following exhaustive testing, including in theUnited States, the Chief of Navy agreed to the operational release of the system in July 2011.

Government has now approved the installation of the system on the remaining seven ships of the ANZAC class by 2017.

Minister Smith said this was the latest weapon in Navy’s arsenal and meant the Navy’s ANZAC frigates would be a lot more capable.

At the moment our ANZAC frigates can track and destroy one target at a time.


The new system is able to identify, track and guide missiles to multiple targets at the same time.
Minister Clare said the project was a great Australian success story – cutting edge technology developed right here inAustraliaby CEA Technologies.

The remaining upgrade installation and integration work will be undertaken by the ANZAC Ship Integrated Materiel Support Program Alliance, comprising SAAB Systems, BAE Systems and the Defence Materiel Organisation.

Minister Clare said that the ASMD upgrade program is a good demonstration of how the Projects of Concern process can effectively manage difficult projects and deliver successful national security outcomes for Australia.

(Aus DoD)